Realita Dalam Menghadapi Era MEA Atas Transfer Pricing

Realita dalam Menghadapi Era MEA Atas Transfer Pricing

Kebebasan ini akan menimbulkan timbulnya praktek transfer pricing, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan global dengan melakukan transaksi barang maupun jasa dengan harga yang dianggap tidak wajar dengan menaikan harga maupun menurunkan harga.

Sebenarnya dari sisi pemerintah saja Praktek transfer pricing ini berpotensi dapat merugikan pemasukan perpajakan negara karena praktek ini sangat tidak wajar. Transferr pricing dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, overhead cost, pembayaran royalty, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak memiliki usaha, imbalan jasa.

Selain itu dari sisi perusahaan cenderung meminimal biaya biaya pembayaran pajak perusahaan. Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan dimana dasar pengenaannya dari Wajib Pajak satu hingga ke yang lainnya dapat direkayasa.

Modus utama terjadinya transfer pricing tidak hanya memperkecil jumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayar, bahkan bisa tidak membayar pajak sama sekali. Praktenya tidak selalu gampang, akan tetapi dapat memanfaatkan celah peraturan yang ada.

Salah satunya dengan memindahkan keuangan yang didapat dinegara asal dengan tarif yang lebih rendah. Selain itu, dari sisi perpajakan transfer pricing terjadi karena adanya transaksi hubungan istimewa antar kedua belah pihak (antara anak dan induk perusahaan).

Tujuan transfer pricing dilakukan diantaranya untuk mengukur hasil operasi setiap bisnis/evaluasi kinerja baik anak/induk perusahaan. Memotivasi manajemen, mengendalikan harga, memaksimalkan penghasilan secara global, mengamankan posisi kompentitif anak maupun cabang perusahaan yang dimilikinya, mengontrol kredibilitas, mengurangi resiko moneter, dan membina hubungan baik, serta mengurangi beban pengenaan pajak yang masuk kas kepenerimaan negara.

Untuk mencegah tindakan transfer pricing yang seakan akan terjadi terus menerus ditambah lagi di dalam era MEA yang semakin bebas, maka perlu tindak lanjut dari pihak yang berhak mempunyai wewenang, yaitu dengan cara mengaktifkan kembali peran-peran para akuntan public didalam menguji kewajaran laporan keuangan, pengenaan pajak diperluas lagi ke penilaian atas ase tidak berwujud seperti goodwill, merek, lisensi sehingga dapat diketahui berapa nilai dari aset tersebut.

Meskipun praktek transfer pricing sudah dilakukan bertahun tahun, justru sengketa dari sisi perpajakan akan berpotensi dan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan afiliasi perusahaan asing yang ada si Indonesia. Namun, belum menemukan solusi yang tepat sehingga kongkrit bagi negara untuk menangkal praktik praktik yang sangat merugikan negara karena mengurangi pendapatan/pemasukan negara.

Sumber: Indonesian Tax Review

Add a Comment

Your email address will not be published.