Pengaturan PPh bagi KIK-DIRE dalam PMK 200

Pengaturan PPh bagi KIK-DIRE dalam PMK 200

Intisari perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Kontrak Investasi Kolektif – Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) yang diatur dalam PMK 200 adalah sebagai berikut:

  1. Special Purpose Company (SPC) pada skema KIK-DIRE merupakan satu kesatuan dengan KIK tersebut.
  2. Prinsip satu kesatuan pada skema KIK-DIRE ini berlaku pula sekalipun KIK-DIRE tidak menggunakan SPC.

Prinsip satu kesatuan antara KIK-DIRE dengan SPC-nya atau KIK-DIRE dengan pemilik tercatat dari aset properti-nya (untuk KIK-DIRE yang tidak menggunkan SPC) [untuk sebelum dan selanjutnya disebut KIK-DIRE memberikan arti bahwa:

  1. Dividen yang diterima KIK-DIRE dari SPC atau dari Pemilik Tercatat Aset Properti tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK-DIRE terrsebut.
  2. Dividen dari SPC atau Pemilik Tercatat aset Properti kepada KIK-DIRE tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 UU PPh.

Dengan berlakunya prinsip satu kesatuan (satu subjek Pajak Badan) dalam KIK-DIRE untuk kepentingan perlakuan pajak penghasilan, maka angka 3 di atas adalah konsekuensi perlakuan penghasilan atas dividen dari sisi KIK-DIRE dan angka 4 adalah konsekuensi perlakuan pajak penghasilan atas dividen dari sisi SPC atau Pemilik Tercatat  Aset Properti sebagai pihak yang membagikan dividen.

Dalam ilmu perpajakan, perlakuan prisip satu kesatuan (satu Sabjek Pajak Badan) sebagaimana diatur PMK 200 dikenal dengan nama partial integration atau dividen relief.

Integrasi pajak SPC atau Pemilik Tercatat Aset Properti dengan pajak penghasilan KIK-DIRE terbatas terhadap laba yang dibagikan (dividen). Interasi atas keringanan dividen dalam PMK 200 dilakukan pada tingkat pemegang saham dengan memberikan pembebasan sepenuhnya atas penghasilan dividen yang diterima pemegang saham. Keringanan dividen tersebut dikenal dengan istilahdividend exemption system.

Terdapat beberapa dokumen yang perlu dilampirkan oleh KIK-DIRE ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahuan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak diperolehnya dividen agar mendapatkan keringanan tersebut.

Terdapat beberapa dokumen yang harus dilampirkan tersebut tercantum dalam Pasal 3 PMK 200, yaitu:

  1. Fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  2. Keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak merupakan SPC dalam skema KIK tertentu;
  3. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa SPC dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Sumber: Indonesian Tax Review

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *