Insentif Pajak Dalam Paket Ekonomi Indonesia

Insentif Pajak Dalam Paket Ekonomi Indonesia

Pemberian intensif pajak bukanlah hal yang baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Bahkan, jika disebut overlapping, ketentuan insentif pajak dalam yang sering dikenal dengan tax holiday diatur dalam Undang-Undang penanaman Modal.

Secara ringkas, sebaran insentif pajak ada dalam ketentaun berikut:

  • Tax holiday dalam UU Penanaman Modal
  • Tax allowance dalam UU PPh dan dalam Peraturan Pemerintah No.1/2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 18/2015
  • Fasilitas PPh bagi badan usaha yang tergolong UMKM
  • Fasilitas pajak bagi perusahaan yang go public
  • Fasilitas PPN bagi barang strategis seperti yang di atur dalam UU PPN
  • Fasilitas bagi kegiatan pendidikan, beasiswa.

Peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta menjadi Rp36 juta efektif sejak  Januari 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015. Adanya ketentuan ini diharapkan akan menambah daya beli dari seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Penyederhanaan proses pemberian fasilitas tax allowance seperti yang diatur dalam PP No.18/2015 yang menambah sektor industri yang akan diberikan fasilitas tax allowance. Penyederhanaan proses pemberian fasilitas tax allowance seperti yang  diatur dalam PP No.56/2015, didalamnya termasuk perluasan menjadi 9 sektor termasuk sektor infrastruktur. Selain itu, diberikan tambahan waktu bemberian fasilitas sampai 20 tahun.

Pengenaan PPnBM hanya kepada produk mewah seperti rumah, kendaraan, pesawat dan senjata api. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan membeli masyarakat  sehingga dapat meningkatkan demand atas produk ini. Demand yang tingi diharapkan mampu mendorong meningkatkan supply.

Insentif PPN  tidak dipungut atas alat angkut tertentu serta suku cadangnya sehingga menurunkan biaya serta suku cadangnya sehingga menurunkan biaya transfortasi/logistic dalam negeri. Dalam insentif ini termasuk didalamnya impor dan penyediaan alat angkut air dan suku cadangnya, kereta api, alat angkut  sungati,pesawat terbang dan suku cadang serta jasa galangan kapal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.69/2015.

Pembentukan pusat logistik berikat, hal ini diharapkan dalam mewujudkan pembangunan fasilitas industri yang efisien dan lebih dekat dengan kegiatan ekonomi sehingga biaya logistic berkurang.

Menurunkan biaya transfortasi barang dengan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu kepada perusahaan angkutan laut luar negeri.

Mendorong ketersediaan barang yang bersifat strategis untuk menurunkan biaya produksi emas batangan dan mendorong produsen melakukan proses lebih lanjut  di dalam negeri.

KEK

Perbaikan peraturan untuk mendorong kegiatan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK nantinya akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Fasilita tax holiday dapat diberikan sampai jangka waktu 25 tahun. Selain itu, fasilitas bea masuk dapat diberikan fasilitas layaknya kesepakatan Free Trade Agreement.

Pemberian insentif untuk Kawasan Industri. Insentif ini diberikan untuk wilayah pengembangan industri yang diberikan secara gradasi.

Pemberian insentif untuk menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) tetap di dalam negeri. Insentif ini diberikan dengan mengurangi pajak atas bunga deposito atas DHE yang dimasukkan ke dalam deposito dengan jangka waktu minimum 1 bulan. Untuk deposito hasil DHE yang ditempatkan diatas 6 bulan diberikan pembebasan total atas pajak atas bunga deposito jika ditempatkan dalam mata uang rupiah.

Insentif untuk revaluasi asset tetap. Bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap ditahun 2015 akan diberikan insentif  tarif pajak dari awalnya 10%  menjadi 5%.

Revisi KITE untuk mendukung industri kecil dan menengah. Revisi Peraturan Menteri Keuangan No.176/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 177/2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung industri  kecil dan menengah.

Sumber: Indonesian Tax Review

Add a Comment

Your email address will not be published.