Fasilitas Bea Masuk

Fasilitas Bea Masuk

Pada dasarnya, fasilitas fiskal yang dibicarakan di sini adalah fasilitas yang terkait dengan penerimaan perpajakan, khususnya bea masuk. Fasilitas fiskal dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) mengandung pengertian sebagai bentuk-bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu. info training pajak

Fasilitas fiskal kepabeanan yang diberikan oleh UU Kepabeanan pada dasarnya juga bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga bentuk perlakuan yang lazim terhadap tata pergaulan internasional. Untuk kepentingan industri dan perdagangan, pemerintah memberikan insentif terhadap industri yang sedang membangun atau melakukan pengembangan.

Pemerintah memberikan perlakuan pembebasan terhadap barang impor yang akan digunakan oleh perwakilan negara asing atau pejabat pada badan internasional yang berkaitan dengan tata pergaulan internasional. Begitu juga terhadap barang-barang yang digunakan untuk kepentingan publik yang tidak berorientasi pada hal-hal yang bersifat komersial, diberikan perlakuan pembebasan terhadap bea masuk. Baca: Pengertian pajak

Asas pemungutan bea masuk di Indonesia pada dasarnya juga menerapkan asas domisili yang berarti bahwa pemungutan bea masuk dikenakan terhadap subjek yang berdomisili di Indonesia atau objek yang dikonsumsi di dalam wilayah pabean Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, maka terhadap barang yang diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah pabean, dari sisi subjek maupun objek tidak memenuhi asas domisili tersebut.

Disamping itu, pembebasan bea masuk diberikan pula terhadap barang-barang yang digunakan untuk kepentingan publik yang bersifat non komersial, kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, sosial kemanusiaan, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan.

Sifat pembebasan yang diatur dalam Pasal 25 UU Kepabeanan adalah pembebasan mutlak. Pengertiannya bahwa bentuk pembebasan atau peniadaan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran bea masuk yang diberikan pemerintah bersifat permanen. Dengan kata lain, selama pos tarif dalam BukuĀ  Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) memberikan pembebanan tarif bea masuk di atas 0% (nol persen) terhadap barang impor dengan fasilitas pembebasan, maka terhadap barang impor tersebut secara permanen tidak akan dikenakan pungutan bea masuk.

Untuk mendapatkan skema pembebasan bea masuk tersebut, para pihak yang berhak menerima pembebasan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jasa konsultan pajak jakarta

Sumber: Indonesian Tax Review

Add a Comment

Your email address will not be published.