DIRE Berbentuk KIK

DIRE Berbentuk KIK

Dari sisi perpajakan, skema KIK-DIRE (Kontrak Investasi Kolektif – Dana Investasi Real Estat) ini setidaknya menimbulkan konsekuensi perpajakan tertentu. Konsekuensi perpajakan bagi skema KIK-DIRE tersebut dengan diterbitkannya PMK 200 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berikut di bawah ini merupakan kosekuensi perpajakan yang muncul terhadap KIK-DIRE sebelum dikeluarkannya PMK 200: pengertian sop

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangun (BPHTB)

BPHTB yang saat ini tergolong sebagai pajak daerah wajib dibayar oleh setiap pihak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Special Purpose Company (SPC) yang membeli aset properti tak terkecuali dari kewaiiban membayar BPHTB sesuai dengan besaran tarif sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Pertambangan Nilai (PPN)

Ketika SPC membeli aset properti, SPC sebagai pembeli akan dipungut PPN sebesar 10% oleh Pengusaha Kena Pajak penjual aset properti.

Pajak Penghasilan (PPh)

pajak penghasilan pasal 21 yang diperoleh atau diterima oleh SPC merupakan objek pajak penghasilan, oleh karena itu atas penghasilan ini akan dikenakan pajak penghasilan. Begitu pula ketika SPC membagikan dividen kepada KIK-DIRE, SPC juga akan memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas dividen yang dibagikan.

Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang (untuk selanjutnya disingkat “UU KUP”), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) terrgolong kedalam pengertian badan. Dengan demikian atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari SPC, SPC  tersebut  akan memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas dividen sebesar 15%.

Sedangkan pembagian laba dari KIK-DIRE kepada investor pemegang unit penyertaan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf  I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), bagian laba tersebut termasuk ke dalam kategori penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak dan oleh karenanya tidak ada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh pemegang unit penyertaan.

Adanya pengadaan PPh pada level SPC dan pengenaan PPh atas dividen pada level KIK-DIRE ini menyebabkan terjadinya pajak berganda, yang mana terhadap suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali. pengertian pph pasal 21

Dalam sistem perpajakan pengenaan pajak seperti ini dikenal dengan nama classical system of corporation tax. Classical system of corporation tax is a system of taxing companies in which the company is treated as taxable entity separate from its own shareholders. The profits of companies under this when made by the company and again when distributed to the shareholders as dividends.

Banyaknya konsekuensi perpajakan yang timbul pada skema KIK-DIRE membuat jenis investasi ini kurang dinikmati baik oleh Industri properti yang memerlukan dana maupun oleh investor yang bermaksud menginvestasikan dananya.

Akhirnya pada 10 November 2015 lalu, Pemerintah melalui PMK 200 menghilangkan beberapa konsekuensi perpajakan yang dikenakan terhadap KIK-DIRE. PMK 200 terbagi kedalam 4 Bab, yaitu: Bab 1 mengenai Ketentuan Umum yang hanya 1 Pasal, Bab II mengenai pajak penghasilan mulai dari Pasal 2 – Pasal 5, Bab III mengenai PPN mulai Pasal 6 – Pasal 10, dan terakhir Bab IV mengenai Ketentuan Penutup yang juga hanya 1 Pasal yaitu pasal  11. Dari sistematika PMK 200 tersebut dapat diketahui secara langsung bahwa : BPHTB tidak diatur dalam PMK 200 dan oleh karenanya atas perolehan aset properti oleh SPC tetap dikenai BPHTB sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber: Indonesian Tax Review

Add a Comment

Your email address will not be published.