Aspek Pajak Tenaga Kerja Asing Di Era Pasar Bebas ASEAN 2015

Aspek Pajak Tenaga Kerja Asing Di Era Pasar Bebas ASEAN 2015

Sebagai salah satu negara yang telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic community (AEC), mau tidak mau Indonesia harus siap bersaing menghadapi masuknya tenaga kerja asing. Dibukanya pasar bebas ASEAN membuka arus masuknya tenaga kerja asing, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus, misalnya jasa professional, dan karyawan dengan keahlian tertentu.

Meningkatkan lalu lintas tenaga kerja asing berpotensi menimbulkan masalah klasik perpajakan internasional, yaitu pajak berganda (double taxation). Pengenaan pajak berganda tentu tidak sejalan dengan salah satu semangat MEA, yaitu menciptakan sistem persaingan yang adil. Indonesia sendiri sebenarnya telah mempunyai enam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku efektif dengan negara-negara yang tergabung dalam MEA, yaitu dengan Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam.

Prinsip Pemajakan WP Luar Negeri

Ketentuan pajak domestik Indonesia menganut azas campuran, yaitu azas domisili dan azas sumber. Azas domisili digunakan untuk pemajakan WP Dalam Negeri, sedangkan azas sumber digunakan untuk pemajakan Wajib Pajak Luar Negeri. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, dimana atas penghasilan yang diterima dan diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan dikenakan pajak di Indonesia. Sedangkan WP Luar Negeri dikenakan pajak menggunakan prinsip source income, artinya WP Luar Negeri akan dikenakan pajak di Indonesia hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja.

Dari sisi pengenaan pajak, untuk Wajib Pajak Luar Negeri dibedakan menjadi dua, Yaitu WP Luar Negeri yang menerima/memperoleh penghasilan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan WP Luar Negeri yang menerima/memperoleh penghasilan tanpa melalui BUT.

Dual Resident

Salah satu permasalahan mendasar dalam penghindaran pajak berganda  adalah penyelesaian domisili rangkap (dual resident). Perbeddaan azas  yang  dianut  dalam ketentuan domestik masing-masing negara, memungkinkan seseorang dianggap menjadi penduduk/ resident (WP Dalam Negeri) di dua negara sekaligus. Jika ini didiamkan, maka orang  tersebut akan dikenakan pajak di dua negara, yang tentunya tidak adil. Untuk menyelesaikan masalah domisili rangkap ketentuan P3B umumnya telah dilengkapi dengan aturan.

Karyawan (Dependent Personal Service)

Ketentuan P3B pada umumnya mengatur bahwa penghasilan berupa gaji, upah dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan yang hanya  akan dikenakan pajak di negara tersebut (di kenakan pajak di negara domisili) kecuali pekerjaan tersebut  dilakukan di negara pihak lainnya (negara sumber). Jika pekerjaan tersebut dilakukan dinegara pihak lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya( dapat dikenakan pajak di negara sumber).

Direktur

Ketentuan P3B umumnya mengatur mengenai penghasilan direktur. Pemajakan untuk imbalan direktur berbeda dengan pemajakan untuk penghasilan dari pekerjaan bebas (independent personal service) dan penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja (dependent personal sevice). Dalam pemajakan atas penghasilan dari direktur tidak diperlukan time test. Artinya penghasilan ini dapat dipajaki dinegara sumber tanpa melihat berapa lama direktur ini berada di Indonesia. Sifat hak pemajakan untuk atas penghasilan dari direktur adalah hak pemajakan penuh (exclusively taxing right), sehingga negara sumber dapat mengenakan pajak secara keseluruhan (tanpa pembatasan) sesuai dengan UU Domestik.

Sumber: Indonesian Tax Review

Add a Comment

Your email address will not be published.