Author: Abby

Pro dan Kontra Pemberian Insentif Pajak

info training pajak jakarta Bagi negara transisi, insentif pajak dianggap sebagai penyeimbang disinsentif investasi yang melekat pada sistem pajak secara umum. Selain itu, insentif dianggap dapat mengimbangi ketidaknyamanan situasi yang dihadapi investor seperti kekurangan dan rendahnya kualitas infrastruktur, peraturan perundang-undangan yang komplikatif dan ketinggalan zaman, kompleksitas dan inefisiensi serta kelemahan birokrasi. Masyarakat pengamat dan pengusaha

Insentif Pajak Dalam Paket Ekonomi Indonesia

Pemberian intensif pajak bukanlah hal yang baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Bahkan, jika disebut overlapping, ketentuan insentif pajak dalam yang sering dikenal dengan tax holiday diatur dalam Undang-Undang penanaman Modal. Secara ringkas, sebaran insentif pajak ada dalam ketentaun berikut: Tax holiday dalam UU Penanaman Modal Tax allowance dalam UU PPh dan dalam Peraturan Pemerintah

Pengaturan PPh bagi KIK-DIRE dalam PMK 200

Intisari perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Kontrak Investasi Kolektif – Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) yang diatur dalam PMK 200 adalah sebagai berikut: Special Purpose Company (SPC) pada skema KIK-DIRE merupakan satu kesatuan dengan KIK tersebut. Prinsip satu kesatuan pada skema KIK-DIRE ini berlaku pula sekalipun KIK-DIRE tidak menggunakan SPC. Prinsip satu kesatuan antara KIK-DIRE

DIRE Berbentuk KIK

Dari sisi perpajakan, skema KIK-DIRE (Kontrak Investasi Kolektif РDana Investasi Real Estat) ini setidaknya menimbulkan konsekuensi perpajakan tertentu. Konsekuensi perpajakan bagi skema KIK-DIRE tersebut dengan diterbitkannya PMK 200 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berikut di bawah ini merupakan kosekuensi perpajakan yang muncul terhadap KIK-DIRE sebelum dikeluarkannya PMK 200: pengertian sop Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Aspek Pajak Tenaga Kerja Asing Di Era Pasar Bebas ASEAN 2015

Sebagai salah satu negara yang telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic community (AEC), mau tidak mau Indonesia harus siap bersaing menghadapi masuknya tenaga kerja asing. Dibukanya pasar bebas ASEAN membuka arus masuknya tenaga kerja asing, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus, misalnya jasa professional, dan karyawan dengan keahlian tertentu.

Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

pengertian pajak secara lengkap – Untuk dapat memahami dengan jelas mengenai perbedaan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, kita perlu mengingat kembali beberapa definisi berikut ini: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut UU No 20 tahun 1997 tentang PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan menurut UU No

Peran Insentif Fiskal?

Apakah insentif fiskal berdampak positif bagi  kegiatan ekonomi? Apakah besaran tax expenditure loss sebanding dengan target yang diharapkan masih perlu diperhitungkan dengan rigid? Apakah benar-benar sesuai dengan masksud dan tujuan pemberian insentif pajak? Itu merupakan beberapa pertanyaan yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Secara umum pemberian insentif diharapkan mampu menarik investor yang nantinya akan

Fasilitas Bea Masuk

Pada dasarnya, fasilitas fiskal yang dibicarakan di sini adalah fasilitas yang terkait dengan penerimaan perpajakan, khususnya bea masuk. Fasilitas fiskal dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) mengandung pengertian sebagai bentuk-bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu. info

Realita Dalam Menghadapi Era MEA Atas Transfer Pricing

Kebebasan ini akan menimbulkan timbulnya praktek transfer pricing, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan global dengan melakukan transaksi barang maupun jasa dengan harga yang dianggap tidak wajar dengan menaikan harga maupun menurunkan harga. Sebenarnya dari sisi pemerintah saja Praktek transfer pricing ini berpotensi dapat merugikan pemasukan perpajakan negara karena praktek ini sangat tidak wajar. Transferr pricing

Objek PPh Pasal 22

Berbeda dengan Objek Pajak Penghasilan (PPh) pada umumnya yang berupa penghasilan (income), sebagian besar objek pemungutan atau pengenaan PPh Pasal 22 justru berupa biaya atau pengeluaran (expenditure). Jika dilihat dari sisi subjek yang dipungut, hanya ada beberapa Objek PPh Pasal 22 yang berupa pajak penghasilan pasal 21. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor